TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA INDISIPLINER PEKERJA (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN 529 K/PDT.SUS-PHI/2019)

Skripsi yang berjudul �Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Indisipliner Pekerja (Studi Kasus Putusan Perkara 529 K/Pdt.SusPHII/2019)�. Proses terjadinya hubungan kerja dapat diketahui bahwa pekerja memohon kepada pengusaha agar dapat diterima bekerja dengan mengadakan perjanjian kerja secara tertulis maupun tidak tertulis. Apabila diterima maka timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Tidak selamanya hubungan antara pengusaha dan pekerja berjalan dengan baik. Hal ini dimungkinkan adanya perselisihan, karena manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi sudah pasti terdapat persamaan dan perbedaan dalam kepentingan maupun pandangan, sehingga selama pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak tertutup kemungkinan terjadi perselisihan yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif, dengan menganalisa perkara pemutusan hubungan kerja karena indisipliner pekerja. Berdasarkan Undang � Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 (1) tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan mengenai pekerja yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut � turut.

1.  UEU-Undergraduate-17429-cover.Image.Marked.pdf - 208 KB
2.  UEU-Undergraduate-17429-pengesahan.Image.Marked.pdf - 356 KB
3.  UEU-Undergraduate-17429-pernyataan.Image.Marked.pdf - 355 KB
4.  UEU-Undergraduate-17429-persetujuan.Image.Marked.pdf - 307 KB
5.  UEU-Undergraduate-17429-publikasi.Image.Marked.pdf - 572 KB
6.  UEU-Undergraduate-17429-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 457 KB
7.  UEU-Undergraduate-17429-abstrak.Image.Marked.pdf - 454 KB
8.  UEU-Undergraduate-17429-daftar isi.Image.Marked.pdf - 467 KB
9.  UEU-Undergraduate-17429-bab1.Image.Marked.pdf - 494 KB
10.  UEU-Undergraduate-17429-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 594 KB

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1087K/PDT.SUS-PHI/2019)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA UANG PESANGON DENGAN ADANYA PERJANJIAN BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 788 K/PDT.SUS-PHI/2018)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• KEKUATAAN EKSEKUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 773K/PDT.SUS-PHI/2018)
• KEDUDUKAN HUKUM PASAL 3 AYAT (8) KEPMENAKERTRANS NOMOR: KEP.100/MEN/VI/2004 TERHADAP PASAL 59 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.733 K/Pdt.Sus-PHI/2015)
• PERBANDINGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK-HAK PEKERJA
• PROBLEMATIK UPAH PEKERJA PASCA KEPMEN ESDM NO:37.K/HK.02/MEM.M/2022 DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• Tinjauan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Perusahaan Melakukan Efisiensi, Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 20/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG MELAHIRKAN
• KAJIAN HUKUM TENTANG ATURAN DALUARSA WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (Studi Kasus Putusan MA No. 533 K/Pdt. Sus-PHI/2014)
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)